Rateknas Reformasi Birokrasi BPS

       Cerita lain datang dari ujung timur Indonesia. Pagi hari saat check in di bandara setempat, Kabid Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi Maluku, Chaterina Henderina Persulessy baru menyadari kalau kopernya tertinggal. Waktu keberangkatan pesawat yang tidak lama lagi dan jauhnya jarak, tidak memungkinkannya untuk kembali ke rumah. Biarlah beli baju saja nanti di Surabaya, begitu awalnya-pasrah. Namun ketika Chaterina melaporkan kejadian ini kepada panitia, koper yang diberangkatkan pada sore harinya dipantau sigap oleh panitia. Pukul 11 malam, koper itu tiba di pangkuan si empunya. "Pelayanan dan kerja keras panitia optimal, mulai dari penjemputan, merawat teman yang sakit, juga memantau keberadaan koper saya yang tertinggal," puji Chaterina di sela-sela coffee break siang.

       Rapat Teknis Nasional (Rateknas) yang diselenggarakan pada 13-15 Oktober 2015 di JW Marriott Hotel Surabaya, tampak berbeda. Susunan acara pembukaan yang biasanya formal, ditampilkan menarik. Peserta Rateknas yang berjumlah 350 orang disuguhkan beragam nyanyian di awal acara. Dengan sound system dan pencahayaan yang apik, peserta diajak lebih rileks tanpa mengurangi makna keseriusan Rateknas itu sendiri. "Kepanitiaan Rateknas ini tahu bagaimana cara menghibur peserta karena nantinya yang akan dibahas adalah hal-hal yang serius. Harus ada sela-sela untuk kita menikmati sebuah lagu, supaya refresh begitu," tanggapan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Saifullah Yusuf, yang langsung disambut tepuk tangan peserta Rateknas.

       Persiapan Rateknas ini singkat, hanya sembilan hari dari rencana awal Rateknas yang sedianya akan dilaksanakan di Medan. Untuk menyiapkan berbagai kemungkinan, BPS Provinsi Jatim di bawah komando Sairi Hasbullah sebagai panitia penyelenggara lokal memiliki strategi 1, 2, dan 3. "Setiap pegawai memahami tugasnya. Apalagi pegawai sudah terbiasa dengan penyelenggaraan Ratekda dan Ratek KSK, mereka siap," ujar Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Jatim, Mohammad Farikhin. Pengaturan jadwal, teknis kegiatan, kesiapan materi, dan penjemputan peserta semua dikoordinasikan. "Kita berikan kepercayaan dan keleluasaan penuh kepada BPS Provinsi Jatim. Konsep yang telah didiskusikan di BPS (pusat) seperti bagaimana membangun awareness pentingnya SE2016 dan menjaga keberlanjutan Reformasi Birokasi (RB), kita komunikasikan kepada mereka. Intinya saling komunikasi dan koordinasi," jelas Margo Yuwono, Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS yang sekaligus sebagai Ketua Bidang Teknis Penyelenggaraan Rateknas.

Pentingnya Keberlanjutan RB BPS

       BPS baru saja menyelesaikan RB periode 1, yakni sejak tahun 2010 hingga 2014. Sementara RB periodelldilaksanakan mulai tahun 2015 hingga 2019. "Terakhir penilaian di tahun 2015, Indeks RB kita naik dari 60,86 menjadi 70,34. Ini merupakan delta tertinggi yang pernah dicapai kementerian/lembaga dalam satu tahun. Di samping capaian-capaian yang sudah ada, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi seperti kualitas data, pembenahan 16.000 pegawai, dan komitmen menegakkan zona integritas. Untuk itu kita perlu menyelesaikan roadmap RB 2015-2019," papar Suhariyanto, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS. Ada empat sasaran yang akan dicapai dalam RB periode ini yakni terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien, terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, serta terwujudnya birokrasi penyedia data statistik berkualitas

       Ada beberapa rencana aksi yang harus dicapai dalam empat sasaran tersebut. Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel BPS provinsi harus segera melakukan koordinasi internal antara bidang teknis dan administrasi dalam pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data    Terbaru (PBDT); meningkatkan manajemen kinerja melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; memutakhirkan SIMAK-BMN; serta mengingatkan seluruh pegawai di jajarannya agar memenuhi kewajiban melakukan Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil. Sementara untuk sasaran kedua, BPS provinsi harus menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Ground Check hasil akhir penghitungan Proxy Means Test (PMT) PBDT 2015; menyampaikan laporan terakhirself blocking PBDT ke Biro Bina Program, Biro Keuangan, dan Inspektorat; serta harus mengikuti arahan Presiden tanggal 23 Juli 2015 tentang pelaksanaan            pengadaan tahun anggaran 2016 yang dapat dimulai pada November 2015.

       Untuk memenuhi sasaran ketiga, BPS provinsi harus melakukan pengecekan distribusi sampel dan evaluasi kewajaran isian Susenas September 2015 dengan tenggat waktu 20 Oktober 2015; SUPAS dan PBDT dengan tenggat waktu 31 Oktober 2015. BPS provinsi juga diminta untuk mengemas Publikasi Analisis ST2013-Subsektor dalam bahasa populer. Sementara untuk mewujudkan sasaran keempat, semua insan BPS wajib mendukung dan berkomitmen penuh terhadap program STATCAP-CERDAS yang merupakan booster RB menuju BPS menjadi National Statistical Office (NSO) berkelas dunia. "Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan pelaksanaan RB perlu ditingkatkan. Hasil-hasil yang baik yang telah diperoleh pada RB periode I menjadi dasar bagi pelaksanaan RB pada periode II. Pelaksanaan RB 2015-2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan RB tahapan sebelumnya. RB bukan hanya slogan dan basa basi, RB is unfinished program, RB is never ending process," tegas Suryamin. Rencana aksi program RB yang telah disepakati dan dituangkan dalam resume Rateknas harus dilakukan secara serentak di seluruh jajaran guna mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan statistik.

Strategi Pencacahan SE2016, Meminimalisir Ketidakakuratan Data

       "Dengan Reformasi Birokrasi Kita Sukseskan Sensus Ekonomi 2016", demikian tema Rateknas kali ini. SE2016 mendapat perhatian khusus dan ditekankan dalam setiap materi yang diberikan. Hasil SE2016 menjadi rujukan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mendukung kemandirian ekonomi bangsa. Seluruh jajaran BPS (pusat), BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota harus berkomitmen melaksanakan SE2016 dengan menerapkan manajemen SDM, manajemen organisasi lapangan, manajemen dokumen, dan manajemen lapangan secara tertib, terencana dan mengikuti aturan prosedur yang telah ditetapkan.

       Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, dalam paparannya menjelaskan, pada tahap awal pencacahan petugas Monitoring Kualitas (MK) akan diturunkan. Bila ditemukan gap/perbedaan antara data yang dikumpulkan oleh Pencacah Lapangan (PCL) dengan data hasil MK, maka MK harus segera mengomunikasikannya. Sehingga pencacahan pada minggu berikutnya menjadi lebih baik. Sasmito juga menekankan strategi pencacahan yang dilakukan pada tahun 2016 adalah gabungan dari SE1996 dan SE2006 yakni menggunakan pendekatan rumah tangga dan lokasi usaha. Harapannya, kekurangan dari setiap pendekatan yang pernah dilakukan dapat diminimalisir. Caranya, menyeleksi petugas dengan serius dan melakukan proses wawancara di lapangan dengan benar. "Strategi pencacahan ini ditentukan berdasarkan serangkaian studi terutama di Jakarta sebagai daerah sulit pelaksanaan SE2016. Semua ada dasarnya, termasuk juga untuk kerapian dokumen jika ada pemeriksaan," jelas Sasmito.

       Dalam sidang pleno di hari pertama, materi mengenai Forum Komunikasi Internal (FKI) SE2016 Jabodetabek dipaparkan oleh Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Nyoto Widodo. FKI SE2016 merupakan forum koordinasi yang digagas oleh Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kepala BPS Provinsi Banten, serta Kepala BPS Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat jejaring dan kerja sama BPS kabupaten/kota sejabodetabek.