Menuju Satu Data Perkebunan Nasional

Admin RB BPS Pusat | 19th December, 2018

Bogor - Batik bernuansa tumbuhan dengan corak dedaunan dan warna-warni pastel mendominasi tampilan pada acara pembukaan Pembahasan Penyusunan Angka Tetap (ATAP) Perkebunan, di Hotel Royal Padjadjaran Bogor (24/8/2018).

 

Dengan nada bicara yang humoris, Deputi Bidang Statistik Produksi, M.Habibullah, menyelipkan pesan-pesan penting yang menggiring peserta untuk selalu termotivasi menekuni pendataan perkebunan. “Satu data perkebunan sudah dirintis sejak dua tahun lalu. Namun yang perlu adalah kontinuitas. Jika sulit dikumpulkan, maka perlu koordinasi yang bagus antara BPS dan perusahaan"kata Habibullah.

 

Penekanan serupa disampaikan Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Hermanto. Menurutnya, BPS dengan teknologi yang berkembang pesat harus mengikuti selera kekinian ketika mendata, baik dari tampilan petugas yang selalu rapih, serta perlu mencari cara dan memiliki pendekatan yang berbeda ketika mendata perusahaan. "Untuk itulah kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana sosialisasi penegasan pengisian aplikasi Survei Perusahaan Perkebunan (SKB) online guna sinkronisasi data angka perkebunan seluruh provinsi di Indonesia" ujar Hermanto.

 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementarian Pertanian (Kementan) RI, Sigit Wahyudi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, dalam paparannya menjelaskan bahwa BPS dan Kementan RI perlu memadukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya menjadi satu output data. Oleh karenanya sinkronisasi data di tingkat kabupaten, provinsi, dan matching data sangat penting. Dengan demikian, ketika langkah yang diambil telah sama, maka persepsi dari dua Kementerian/Lembaga juga harus sama.  

 

Dalam kesempatan itu Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan yang menggawangi kegiatan tersebut memberikan penghargaan kepada tiga BPS provinsi yang dinilai paling berprestasi dalam hal presensi pemasukan dokumen perusahaan perkebunan, komunikasi dan koordinasi, serta dukungan kepada stakeholders. Tiga BPS provinsi tersebut adalah BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Timur, dan BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (Humas BPS/V2)