BIKIN ASIK: Inovasi Pelayanan Publik BPS Provinsi Jambi

Admin RB BPS Pusat | 12th November, 2018

"Bikin Asik" Raih Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

 

Dalam upaya mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal maupun instansional dengan tujuan mempercepat meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota di Hotel Shangri La, Surabaya, Jawa Timur (19/9/2018).

 

Dari 2.824 inovasi yang mendaftar, terpilih Top 99 Inovasi. Inovasi yang terpilih terdiri dari 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari 5 lembaga, 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi, 39 inovasi dari 32 pemerintah kabupaten, serta 16 inovasi dari 12 pemerintah kota.

 

BPS Jambi meraih penghargaan untuk kategori Lembaga melalui inovasi "Bikin Asik" (jamBI terKINi dalam Aplikasi StatistIK).

 

"Dengan adanya penghargaan ini, semoga menjadi motivasi bagi seluruh pegawai BPS Jambi untuk lebih semangat menciptakan inovasi-inovasi baru," ujar Dadang Hardiwan, Kepala BPS Provinsi Jambi yang turut hadir dalam acara tersebut.

 

Deputi bidang Metodologi dan Informasi Statistik, M. Ari Nugraha, mewakili BPS menerima penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin. "Kuatnya pilar perekonomian daerah bertumpu pada dua hal, yaitu masuknya investasi ke Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat. Keduanya bertopang pada penyelenggaraan kemudahan investasi dan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB). Oleh karenanya, untuk percepatan EoDB dibutuhkan pelayanan publik yang mudah, biaya ringan, dan tidak berbelit-belit," jelas Syafruddin dalam sambutannya.

 

Selain dihadiri pimpinan Kementerian/Lembaga, pemimpin daerah, dan para inovator, acara ini juga dihadiri perwakilan dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), yaitu suatu perusahaan internasional milik pemerintah federal Jerman yang sering beroperasi atas nama Kementerian Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Federal (BMZ).  (Humas BPS/ASF)