Sekretaris Utama: Mendukung BPS Menjadi World-Class NSO

Sejalan dengan pesan Kepala BPS di awal tahun bahwa BPS tidak hanya harus memperhatikan aspek teknis, namun juga perlu memperhatikan aspek administrasi, Kesekretariatan Utama (Kesestamaan) memiliki beberapa program prioritas di tahun 2017.

Pertama adalah bagaimana BPS meraih kembali opini/predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai salah satu indikator kepatuhan terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan. Menyadari kompleksitas pekerjaan (pengelolaan BMN, penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan pelaksana survei, dan lain-lain) di 513 satuan kerja (satker) dan berkaitan dengan kegiatan survei yang beragam dan jadwal waktu yang ketat akan diperkuat dan dilakukan mekanisme koordinasi, monitoring, dan pengawasan yang melibatkan Biro Bina Program, Keuangan, Umum, Inspektorat, dan subject matter terkait secara lebih terjadwal.

Sebagai bagian utama dari tujuan untuk meraih kembali WTP dan tata kelola administrasi yang baik, pada tahun 2017 Unit Layanan Pengadaan (ULP) akan diresmikan dan ketersediaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap kedeputian. Diharapkan ULP akan menjadi infrastruktur utama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang akan menunjang kegiatan pelaksanaan statistik BPS. ULP dengan suprastruktur SDM yang kompeten dan berintegritas diharapkan menjadikan BPS sebagai lembaga yang clean dan transparan, serta kompeten dalam memilih vendor dan supplier bagi kebutuhan pelayanan statistik bagi pengguna. Untuk itu, pada tahun 2017 ini juga akan disiapkan program sertifikasi bagi staf yang akan dilibatkan sebagai anggota kelompok kerja (pokja) yang ada di ULP, termasuk BPS provinsi/kabupaten/kota. ULP diharapkan menjadi unit pendukung yang akan mengawal proses pengadaan barang dan jasa selain adanya PPK di setiap kedeputian.

Kedua, bercermin dari kegiatan di tahun 2016, Kesestamaan juga akan menyinkronkan kegiatan dari mulai hulu (perencanaan/bina program) sampai dengan hilir (subject matter) sehingga bisa direduksi terjadinya kesulitan-kesulitan dalam proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan persediaan, dan belum optimalnya penyerapan anggaran.

Ketiga, pola pengembangan karier pegawai sebagai bagian dari bagaimana BPS bisa menjadi world-class National Statistical Office melalui suatu mekanisme “transformasi” yang mulus. Kita menyadari di tengah dinamika perkembangan ekonomi dan sosial yang sangat dinamis, adalah tidak mungkin BPS melaksanakan kegiatan survei yang bersifat “old-fashioned” atau metodologi pengumpulan data yang biasa dan sudah dilaksanakan 20 tahun yang lalu. BPS melalui program STATCAP-CERDAS membangun suatu blue print tata kelola SDM termasuk Indikator Kinerja Individual dan bentuk organisasi yang “fit” dengan transformasi BPS.

Sumber : Varia Statistik Januari 2017