BPS paling patuh dalam pelayanan publik

BPS ditunjuk menjadi salah satu dari sepuluh kementerian/lembaga yang menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 langsung dari  Presiden Joko Widodo, (7/12). Penerimaan DIPA 2017 tergolong cepat dibanding tahun sebelumnya. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, penyerahan DIPA yang lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia. Penyerahan DIPA ini juga merupakan awal dari proses pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017.

Usai menghadiri undangan Presiden, sore harinya Kecuk juga menghadiri undangan dari Ombudsman RI. BPS dinilai sebagai instansi dengan nilai tertinggi (skor 105) dalam mengupayakan kepatuhan terhadap standar layanan publik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Borobudur Jakarta. Selain BPS, penghargaan juga diberikan kepada 11 kementerian, 10 lembaga negara, 13 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 16 pemerintah kota.

Penghargaan yang diterima BPS menjadi kado indah di akhir tahun 2016. Hadir mendampingi Kepala BPS dalam menerima penghargaan yaitu Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Moh. Ari Nugraha. Menurut Kecuk, pencapaian prestasi ini merupakan kontribusi semua jajaran di BPS. Ke depan, prestasi ini harus dapat dipertahankan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara maksimal.  

-Nurdj-

Sumber : Varia Statistik Januari 2017