Statistical Business Register

Sejak tahun 2013, BPS telah memulai pembangunan IBR, Integrated Business Register. Dalam perkembangannya, pada awal tahun 2016, IBR berganti nama menjadi Statistical Business Register (SBR). Mengapa berubah nama?

Istilah IBR dianggap kurang spesifik atau ambigu dengan istilah registrasi bisnis yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L). Berdasarkan rekomendasi Asean Development Bank (ADB),  SBR, dengan kata ‘statistical’-nya lebih memperjelas dan menegaskan tujuannya untuk penyusunan statistik dan ‘lebih ramah’ kepada responden. Istilah SBR telah  dikenal dalam forum National Statistics Office (NSO). Penjelasan tersebut dibeberkan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik, Lien Suharni.

Mengenal SBR

Diterangkan Lien, saat ini eranya digital. Pesan makanan, moda transportasi, atau apapun bisa dipesan secara online melalui smartphone maupun website. Demikian pula cita-cita BPS ke depan, dalam pengembangan metodologi sensus dan survei lebih memanfaatkan teknologi. “Saat ini, satu perusahaan bisa mendapat beberapa kuesioner dari BPS dengan berbagai judul survei. Sumber data perusahaan atau usaha dapat dilihat pada sistem SBR yang sudah dibangun, untuk sinkronisasi pendataan. Tentu saja BPS perlu memperkenalkan dan membangun hubungan baik dengan responden terkait SBR, agar tidak salah persepsi,” terang Lien.

Pengelolaan data SBR akan menggunakan kombinasi data administratif dan data statistik. BPS terus aktif menggandeng K/L untuk sharing informasi, dan berupaya menjaga kerahasiaan data individu dan memberikan edukasi statistik. Misalnya pada cara membaca dan intrepretasi suatu data. BPS mengimbau untuk tidak melihat adanya perbedaan kepentingan, namun mengedepankan cita-cita bersama membangun Indonesia.  

Ke depan SBR akan menjadi sumber data perusahaan/usaha terintegrasi di BPS yang menyediakan kerangka sampel untuk semua survei ekonomi serta menyediakan pengukuran beban responden sejalan dengan fungsi integrasi tersebut. SBR merupakan sumber statistik demografi bisnis di Indonesia. Lebih jauh, SBR mendefinisikan dan menstandarisasikan unit statistik berdasarkan System of National Account (SNA) 2008 ke dalam tiga tingkatan yaitu grup perusahaan (enterprise group), perusahaan/usaha (enterprise) dan unit produksi (establishment).  SBR dapat menggambarkan struktur unit statistik yang merefleksikan struktur bisnis riil dengan memetakan hubungan antar unit (induk-anak dan pusat-cabang) dalam bentuk pohon relasi pada Sistem SBR seperti contoh pada gambar.

Pengembangan SBR terus berjalan, salah satunya melalui workshop SBR pada 13-18 April 2016 yang melibatkan Australian Bureau Statistics (ABS). Delegasi ABS diwakili oleh Michael Biddington dan Jenny Foster, selaku Assistant Director, Transformation, Business Register, Economics and Environment Statistics Group. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Dudy Saefudin Sulaiman didampingi Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Heru Margono hadir dalam pembukaan workshop SBR.

Melalui workshop ini diharapkan ada kesamaan visi dan pemahaman terhadap SBR. Dudy juga berpesan kepada Heru Margono untuk dapat mewujudkan SBR dengan sistem dan tata kelola yang baik. Dudy meminta subject matter berkomitmen ikut bertanggungjawab dalam mengelola SBR, berkoordinasi lebih intensif dengan K/L terkait.

Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dan SBR

Kegiatan SE2016 sudah menggunakan hasil SBR. Dukungan SBR dalam SE2016 berupa data pre-printed dan list frame. Diakui Dudy, apabila SBR lengkap, dengan sistem dan tata kelola yang baik, maka pendataan sensus ekonomi, yang dikenal sebagai sensus tersulit, bisa ditiadakan. Hasil SE2016 dapat digunakan untuk melengkapi SBR, sehingga terbentuk direktori bisnis yang terpadu, lengkap, dan terintegrasi. Masih perlu sosialisasi dan edukasi serta perubahan mindset untuk bersama-sama membangun SBR yang baik.

Senada dengan Dudy, Lien juga berpendapat, saat ini BPS terus merintis pengembangan SBR. Beberapa hal yang perlu disiapkan diantaranya Infrastruktur, konsep pemahaman, serta sharing dengan K/L tentang Business Register. Workshop SBR juga melibatkan Dirjen Pajak dan Kemenhumkam utamanya untuk melihat register yang sudah dibuat K/L tersebut. Dampak dari SBR  bukan berarti memindahkan atau menghilangkan suatu kegiatan, namun memadukan dan mengefisienkan kegiatan survei di BPS. Mimpi BPS untuk menjadi institusi yang berkembang dan modern, dan mampu mewarnai lingkungan menuju arah kebaikan. Salah satunya BPS sebagai koordinator dalam sinkronisasi statistik, dalam hal ini perlu dukungan seluruh pegawai BPS yang siap belajar dan berubah.

Sumber : Varia Statistik Mei 2016