Seni Membela BPS

Jika dibandingkan, Kalimantan Selatan (Kalsel) identik dengan Malaysia. Kalau Malaysia punya ibu kota Kuala Lumpur, Kalsel punya Banjarmasin. Dan sekarang kita tahu bahwa pusat pemerintahan Malaysia ada di Putra Jaya, Kalsel juga punya Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan.

Memang pusat pemerintahan di Kalsel sempat berputar-putar di dua tempat yang disebut tadi. Berawal di sekitar tahun 50-an, dimana Gubernur Dr. Murjani, yang kini menjadi salah satu spot terkenal di Banjarbaru, mencanangkan Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan saat itu. Namun seiring waktu, pencanangan tersebut tidak berjalan lancar, karena ibu kota dan tempat pemerintahan beralih ke kota sebelah, Banjarmasin. Banjarbaru pun akhirnya ‘hanya’ menjadi kota administratif di bawah Kabupaten Banjar. Sampai akhirnya mekar dan berdiri sendiri sebagai kota di tahun 1999.

Kurang-lebih lima tahun terakhir gedung-gedung perkantoran provinsi mulai dibangun di Banjarbaru. BPS Provinsi Kalimantan Selatan juga tidak ketinggalan ikut eksodus dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Tidak hanya kantornya, namun perubahan juga dilakukan oleh orang yang mengisi kantornya. Beberapa ada yang memutuskan untuk pindah ke Banjarbaru, walaupun beberapa ada yang memilih untuk menjadi komuter, tinggal di Banjarmasin kerja di Banjarbaru.

Hal tersebut membuat Banjarbaru cenderung lebih plural, menurut Nurul Sabah, Kepala BPS Kota Banjarbaru. Di Banjarbaru, tidak hanya banyak orang Banjar saja, namun seperti tipikal kota lainnya, sudah berdatangan orang dari Pulau Jawa, Sumatera, atau Sulawesi.  Kendala untuk BPS? Tentu saja seperti kota-kota besar lainnya adalah sulitnya mencari waktu responden.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) di Kota Banjarbaru bagi Nurul Sabah menjadi titik awal yang baik bagi BPS Kota Banjarbaru. Terlebih karena adanya perekrutan umum untuk petugas SE2016. “Saya appreciate dengan petugas-petugas kita yang berjumlah 405 orang,” ujarnya. Dengan perekrutan terbuka membuat peluang untuk mendapatkan mitra terbaik lebih besar menurutnya. “Dulu itu KSK cari mitra karena terikat dengan kecamatan, yang ikut ya kader-kadernya camat atau lurah. Biasanya kan juklak-nya koordinasi dengan kecamatan untuk rekrutmen, kita menolak tidak enak,” ujar ibu yang sudah dari tahun 2009 menjabat Kepala BPS Kota Banjarbaru ini.

Dan itu terbukti setelah pelaksanaan SE2016, ketika BPS Kota Banjarbaru melaksanakan kegiatan Survei Wisatawan, Nurul pun memberi kebebasan kepada KSK untuk memilih mitra terbaik alumni SE2016. “Terbukti yang kami panggil lagi bukan kader kecamatan. Sudah tergeser kan, kader-kader kecamatan belum tentu unggul,” selorohnya.

Siap One Data

Seiring dengan semakin banyaknya pihak yang memperhatikan BPS dengan data yang dihasilkannya, membuat jajaran BPS di bawah harus selalu siap sedia. Dalam arti siap menerima segala kritikan dan pertanyaan yang dilontarkan pihak luar. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian di BPS Kota Banjarbaru. “Data kita sudah sangat diperlukan masyarakat, kita harus benar-benar memahami karena masyarakat komplainnya ke BPS,” ujar Nurul terutama terkait data kemiskinan.

Ditambahkan Nurul bahwa setiap pegawai BPS harus mempunyai kemampuan untuk menjelaskan mengenai BPS dan datanya, sekecil apapun. “Kita harus punya seni menjelaskan, membela BPS apapun yang terjadi. Kalau keluar pokoknya BPS harus bersih, profesional. Bela saja cari celah-celahnya,” ujar ibu asli Banjar ini.

Selain semakin banyaknya perhatian terhadap BPS, perhatian khusus dari presiden terkait wacana satu data atau one data nampaknya juga sudah mulai masuk ke dalam atensi para pegawai di lingkup kabupaten/kota. “Tapi gapapa, masih bisa kita kejar, kalau beban kita tidak mencukupi kan sekarang diperbolehkan dengan mitra,” ujar Nurul.

Namun menurut Nurul, sisi lain yang harus menjadi perhatian adalah administrasi. “TU (tata usaha, red) sekarang kasihan, harus diperkuat. Kalau di provinsi dan pusat kan sudah ada khusus yang urus kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kalau di kabupaten/kota semua jadi satu. Apa ga puyeng? Jadi akhirnya sering gangguin staf teknis,” ujarnya.

Terlepas dari segala permasalahan yang masih harus diperbaiki, baik oleh BPS Kota Banjarbaru sendiri maupun dengan bantuan kebijakan provinsi atau pusat, jajaran BPS Kota Banjarbaru siap membela BPS apapun yang terjadi.

Sumber: Varia Statistik September 2016