Rapatkan Barisan Untuk Satu Data

Kebijakan satu data yang didengungkan Presiden Jokowi bukan main-main. BPS telah ditunjuk sebagai satu-satunya rujukan statistik di Indonesia. Pengakuan sudah ada, sekarang saatnya merapatkan barisan untuk mewujudkannya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P. S. Brodjonegoro beserta jajarannya sengaja berkunjung ke BPS untuk memberi masukan terkait satu data tersebut, (30/9).

Bambang diterima oleh Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto beserta jajaran eselon I dan II BPS. Ia beserta rombongan sempat mengunjungi data center dan Pelayanan Statistik Terpadu untuk mengetahui lebih jauh teknologi dan pelayanan yang diberikan BPS terhadap pengguna data. Dalam lawatannya, Bambang menyakinkan BPS harus siap menuju satu data. Kementerian/lembaga terkait harus dilibatkan dan BPS harus memperkuat metode sampling-nya. “Ketika satu data benar-benar terwujud tidak ada kementerian yang punya data. BPS harus siap menjadi penanggung jawab utama. Itu konsekuensinya,” ujar Bambang di hadapan seluruh pimpinan BPS dan Bappenas di Gedung 3 Lantai 1 BPS.

Di satu sisi, dengan adanya satu data, pemerintah bisa menghemat anggaran. Namun, di sisi lain, BPS sebagai penanggung jawab utama nantinya harus siap ‘pasang badan’ ketika ada yang mempertanyakan data yang dihasilkan. “Tidak ada saling tunjuk-tunjukkan lagi. Apalagi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya (data, red),” kata mantan Menteri Keuangan ini. 

Dalam kesempatan itu pula, Bambang memberi masukan soal data kemiskinan, data investasi, data perumahan, data sanitasi, data air bersih, data ketenagakerjaan, serta data kualitas infrastruktur. Sementara Kecuk menjelaskan program kerja BPS ke depan dalam meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik.

Sumber : Varia Statistik Oktober 2016