'Petruk' Dalam Reformasi Birokrasi BPS

Dalam dunia pewayangan, ada satu episode cerita yang sangat terkenal, “Petruk Jadi Ratu”. Sekilas dari judul yang ada, tidak sedikit yang ‘menduga’ kalau cerita ini berkisah tentang seorang pemimpin yang berasal dari rakyat jelata dan gagal dalam kepemimpinannya. Padahal, tidak seperti itu. Terdapat beberapa versi cerita yang mengisahkan episode tersebut. Salah satunya menceritakan upaya Petruk mengembalikan tatanan kerajaan Mayapada yang hancur akibat ulah raja dan bangsawannya. Petruk memang salah satu dari lima punakawan (pengiring atau pelayan). Petruk bukan seorang tuan, dan bukan pula seorang pemimpin. Namun dengan kesaktiannya, Petruk mampu berubah menjadi seorang pemimpin yang berhasil melakukan perubahan.

Cerita “Petruk Jadi Ratu” adalah sebuah cerita pembangkangan, sebuah perlawanan terhadap penguasa di kala situasi dan kondisi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saat tatanan pemerintahan sudah tidak pada tempatnya, Petruk menjelma menjadi raja dengan sebutan Prabu Kanthong Bolong (saku berlubang). Inilah sebutan yang menggambarkan dirinya berasal dari rakyat jelata. Dia melakukan perlawanan dan membuka semua kebobrokan penguasa yang ada. Raja Kanthong Bolong melakukan revolusi terhadap tatanan yang ada. Pemimpin-pemimpin yang busuk dihajar dan dimintai pertanggungjawaban. Kebenaran dan keadilan ditegakkan. Para raja dan bangsawan tidak ada yang berani menghadapi Sang Kanthong Bolong. Bahkan Raja Kresna titisan Dewa Wishnu pun tertahan untuk bersikap. Episode ini berakhir pada saat semua sudah kembali pada tatanan semestinya. Semar Sang Ayah Angkat, turun tangan untuk mengingatkan Petruk supaya kembali menjadi dirinya yang semula.

Bukti Forensik Kegiatan

BPS saat ini sedang melakukan perubahan yang tidak dilakukan oleh satu personal seperti Petruk, melainkan melalui Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh semua pihak di BPS. Reformasi Birokrasi membutuhkan dukungan, kesiapan, dan keikhlasan semua pegawai untuk berubah menjadi lebih baik. Bukan hanya pimpinan, tetapi juga bawahan. Masing-masing pegawai mempunyai potensi, kemampuan, dan kemauan berbeda-beda yang harus disatu-padukan untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi. Semua harus berjalan ke arah yang sama. Jika tidak mau berubah, akan ditinggalkan.

Perlu diingat, Reformasi Birokrasi juga bisa bertindak seperti Petruk. Dia akan ‘mengingatkan’ segala bentuk ketidakbaikan yang ada di BPS, khususnya bagi pegawai, melalui mekanisme yang tersedia. Hasil dan dampak Reformasi Birokrasi tidak se-revolusioner cerita Petruk yang mampu mengembalikan keadaan dalam waktu singkat. Reformasi Birokrasi membutuhkan tahapan dan waktu yang cukup lama dalam implementasinya. Ini adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan, menyeluruh, dan detail. Setiap kegiatan BPS harus disertai bukti forensik kegiatan, baik berupa laporan administrasi maupun laporan teknis. 

Satu contoh dapat kita ambil sebagai pelajaran. Hasil audit BPK yang menilai BPS dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2012, 2013, dan 2014, dengan rasa kecewa dan berat hati ternyata harus menjadi Wajar Dengan Pengecualian di tahun 2015. Tidak ada pihak yang patut disalahkan dengan kondisi ini. Mari lakukan perbaikan di setiap kegiatan sesuai dengan business process BPS yang semestinya, disertai pula oleh laporan baik administratif maupun teknis yang lengkap dan tertata.

Jika tujuan Reformasi Birokrasi sudah terwujud, lalu bagaimana? Alangkah baiknya jika BPS dan segenap jajaran yang ada tetap mengejawantahkan diri menjadi Petruk. Petruk seorang tokoh yang sakti mandraguna, tetapi dengan penuh kerendahan hati tetap mampu menjadi pengiring sekaligus pelayan. Demikian pula dengan BPS, menjadi pelopor data statistik terpercaya untuk semua adalah cita-cita kita semua. Jika kepercayaan itu sudah kita raih, berarti eksistensi BPS sudah diakui oleh semua pihak.

Sumber : Varia Statistik Oktober 2016