Linear Programming Mindset

Admin RB BPS Pusat | 15th October, 2016

Proses edit dokumen SE2016 di BPS Kota Probolinggo

Menjadi tercepat penyelesaian lapangan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)  se-Jawa Timur merupakan kebanggaan tersendiri bagi BPS Kota Probolinggo. Bukan karena wilayahnya yang hanya 5 kecamatan, tetapi karena strategi yang dijalankannya. “Wilayah yang kecil itu sudah given. Masing-masing daerah, antara jumlah petugas dengan luas wilayah sudah proporsional. Yang kami lakukan, menerapkan linear programming,” ungkap Kepala BPS Kota Probolinggo, Syaiful Rahman.

 

Apa Itu Linear Programming?

Menurut Sofjan Assauri (1999, p9), Linear Programming merupakan suatu teknik perencanaan yang menggunakan model matematika dengan tujuan menemukan kombinasi-kombinasi produk yang terbaik dalam menyusun alokasi sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan yang digunakan secara optimal. Dengan pengertian itu, Syaiful menerjemahkannya bahwa output yang dihasilkan sebuah organisasi merupakan optimalisasi dari fungsi resources (sumber daya) yang dimilikinya. Sumber daya yang dimiliki bisa berupa sumber daya manusia (SDM), alat, dan waktu.

Linear programming dipelajari Syaiful sejak ia menjadi Kepala Bidang Statistik Sosial di BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Konsep tersebut akhirnya ia bawa ke Probolinggo untuk diimplementasikan dalam setiap kegiatan pendataan, salah satunya pada SE2016 kemarin. “Waktunya diberikan batas satu bulan harus sudah selesai, saya 20 hari. Itu sudah saya sampaikan di dalam pelatihan. Jadi ketika pembukaan saya tidak mengumumkan secara seremonial, saya selalu memberikan contoh,” ujar lulusan Akademi Ilmu Statistik Angkatan 26 ini.

Linear programming yang ditanamkan Syaiful kepada petugas lapangan termasuk dalam salah satu dari konsep 3T yang juga selalu ia tekankan saat pelatihan. Konsep tersebut terdiri dari Tepat konsep dan definisi, Tepat wilayah, dan Tepat waktu. Dari waktu yang ia tentukan menjadi batas maksimal, 20 hari, ia menentukan target dokumen yang dikirimkan. Bisa dibilang masing-masing petugas wajib mengumpulkan 4% dokumen dari total 100% dalam waktu 20 hari. Jika dari jumlah usaha yang ditargetkan untuk Kota Probolinggo sebesar 34 ribu usaha (sekitar 27 ribu usaha di SE2006), maka jika dibagi kepada 330 petugas yang ada, maka per harinya seorang petugas hanya ditargetkan mendata sekitar empat usaha. Sebuah target yang menurut Syaiful tidak memberatkan petugas di lapangan.

Target penyelesaian sepuluh hari lebih awal sengaja dipasang Syaiful sehingga sisa waktu digunakan jika ada hal yang dapat menghambat pendataan seperti hujan atau petugas yang sakit. Pengawasan dilakukan secara ketat. Pada hari ke-10 pendataan, Syaiful mulai melakukan uji petik di lapangan. Yang menjadi perhatian adalah usaha-usaha rumah tangga yang tak kasatmata, yang biasanya luput dari pendataan petugas. Dengan strategi manajemen yang dilakukan, pada 25 Mei 2016, BPS Kota Probolinggo menjadi yang pertama ‘hijau’ alias menyelesaikan pelaksanaan lapangan 100%. 

 

Rekrutmen Petugas Tak Main-main

Keberhasilan BPS Kota Probolinggo menjadi yang tercepat dalam penyelesaian lapangan se-Jawa Timur tak hanya karena strategi manajemen sang kepala. Namun, berbagai upaya juga dilakukan oleh BPS Kota Probolinggo yang berarmadakan 18 pegawai. Seperti sosialisasi intensif dengan para pengusaha yang didukung langsung oleh Ibu walikota, Rukmini. Sosialisasi ini bermanfaat ketika penolakan responden perusahaan menjadi kendala. Para perusahaan yang awalnya enggan didata oleh petugas SE2016, dengan dikeluarkannya surat pengantar untuk asosiasi dimana perusahaan bernaung, perusahaan tersebut menjadi mau didata. BPS Kota Probolinggo juga memanfaatkan wahana publik untuk menyosialisasikan SE2016, seperti di acara tahunan “Semarak Pagi Kota Probolinggo” yang berisi pameran-pameran pembangunan dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Probolinggo.

Untuk urusan teknis, BPS Kota Probolinggo tak main-main dalam merekrut mitranya, khususnya untuk SE2016. Perekrutan petugas SE2016 diumumkan di Radio Suara Kota Probolinggo. Syaiful sengaja menetapkan syarat tidak harus memiliki KTP Probolinggo untuk pelamar. Ia memakai konsep dan definisi tentang penduduk dari BPS (menetap sekurang-kurangnya 6 bulan) untuk dapat menjaring para mahasiswa.

Tes yang dilakukan untuk petugas lebih dititikberatkan ke kerapian tulisan dan etika si calon petugas. Kerapian tulisan dianggap penting untuk kemudahan pengolahan data. Sementara etika dilihat dari disiplin, produktif, loyal, dan pas pada posisinya. Jika tugas yang diberikan ketika tes dapat diselesaikan sesuai target yang dipasang calon petugas, maka ia dinilai berkomitmen dalam pekerjaannya.

-Kunti-

 

Sumber : Varia Statistik Oktober 2016