Kita Perlu Satu Data

Selasa, 26 April 2016, merupakan momentum bersejarah bagi BPS, karena hari itu dilaksanakan acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan di Istana Kepresidenan. Disebut bersejarah karena Presiden Jokowi meminta agar data satu-satunya yang dipakai sebagai acuan ke depan adalah data BPS.

Bertolak belakang dengan hal tersebut, tidak semua data dihasilkan oleh BPS. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 3 dan 4, bahwa perlu diwujudkan dan dikembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. Hal ini menggambarkan ketidakmungkinan BPS menghasilkan seluruh data yang diperlukan atau dibutuhkan oleh segenap pemangku kepentingan. Dalam SSN sesuai Kepka Nomor 5 tahun 2000 dijelaskan bahwa tanggung jawab BPS menyelenggarakan statistik dasar yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, serta memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan makro. Sementara Kementerian/Lembaga (K/L) bertanggung jawab menyelenggarakan statistik sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokoknya.

Permasalahannya saat ini mekanisme koordinasi dalam rangka SSN yang seharusnya melibatkan K/L masih relatif rendah. Koordinasi ini diperlukan untuk berbagai kegiatan statistik seperti perancangan instrumen, pengambilan sampel, pengumpulan data, validasi data termasuk diseminasi dan penggunaan data belum berjalan baik karena tata cara koordinasi antara BPS dan K/L belum diuraikan secara jelas. Implikasinya terjadi perbedaan persepsi, metode analisis maupun metodologi dan prosedur pengumpulan data terhadap K/L yang bertanggung jawab terhadap substansi data. Tidak jarang terjadi publikasi data dengan hasil yang berbeda antara BPS dan K/L. Mengapa bisa begini?

Ketika terjadi perbedaan data antar K/L atau di dalam K/L tetapi berbeda unit kerja, belum dilakukan mekanisme harmonisasi, konsistensi atau koherensi sehingga data tersebut sejalan/searah. Ketidakkonsistenan juga terjadi antara angka nasional di satu pihak dengan angka penjumlahan provinsi di pihak lain, ada dua angka yang berbeda dan membingungkan pengguna data.

Inilah beberapa alasan kita perlu satu data, agar pengguna data lebih yakin menggunakan data statistik resmi pemerintah, tidak terdapat duplikasi pengumpulan data yang sama misal kemiskinan dengan data yang sama bersumber dari BPS, BKKBN atau Kementerian Sosial. Satu data diharapkan dapat menjembatani kebutuhan data untuk perencanaan yang relevan dengan kebutuhan, misalnya saat ini dibutuhkan data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Untuk itu, seluruh K/L perlu duduk bersama guna menjelaskan K/L atau unit kerja yang seharusnya menjadi walidata dari data tertentu.

Seriusnya inisiatif Satu Data, Kantor Staf Presiden (KSP) pun telah melakukan wujud nyata dengan membuat portal resmi data.go.id, portal ini berisi data kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintahan daerah, dan semua instansi lain yang menghasilkan data yang berhubungan dengan Indonesia. Data tersedia dalam format terbuka dan mudah diolah kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. Melalui inisiatif tersebut, KSP bersama-sama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas didukung oleh BPS dan Badan Informasi Geospasial berupaya penuh melakukan pembenahan atas data pemerintah Indonesia.

Ke depan diharapkan K/L tidak sekadar menyumbangkan datanya ke dalam portal data.go.id tetapi juga memastikan konsistensi jika ternyata ada dua atau lebih data berbeda untuk substansi yang sama, dalam hal ini BPS diharapkan mampu mengambil peran dalam rangka menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Salam Satu Data.

-Adhi Wiriana, Koordinator One Data BPS/Direktur Diseminasi Statistik BPS-

Sumber : Varia Statistik Desember 2016