Ciptakan Inovasi

Admin RB BPS Pusat | 15th November, 2016

Website BPS dengan desain yang diharapkan dapat mempermudah pengguna data dari segala kalangan

Siapa generasi 90an-2000an yang tak kenal dengan Nokia? Pada periode tersebut, Nokia dengan berbagai seri ponselnya seolah-olah tanpa saingan. Handphone sejuta umat, sebutannya. Memegang Nokia tipe 3210 saat itu terasa menjadi orang yang terkini, apalagi kalau pegang seri Communicator. Tahun berganti, hingga di periode 2000an muncul nama Blackberry yang langsung menarik minat pangsa pasar dunia. Telepon pintar ini menawarkan layanan berkirim pesan melalui data nirkabel, secepat mengirim SMS namun dengan biaya yang lebih murah. Saking booming-nya Blackberry, kalau tidak punya pin BB rasanya sangat ketinggalan zaman. Lalu, bagaimana kabar Nokia? Perusahaan Finlandia ini mulai mulai tergerus oleh kemunculan telepon pintar yang saat Nokia berada di atas menjadi merek kelas dua, seperti Samsung. Sebelas-dua belas dengan Blackberry yang secara instan dicintai, secara instan juga ditinggalkan. Kedua ini menjadi contoh bagaimana dinamisnya perkembangan di dunia per-ponselan. Mereka (Nokia dan Blackberry) yang kurang inovatif, siap-siap tenggelam di kejamnya persaingan antara megaperusahaan dan selera konsumen.

 

Gambaran nasib Nokia di atas menjadi satu contoh bagaimana diperlukannya sebuah inovasi dalam mengembangkan diri, jika tidak ingin ketinggalan dengan yang lain. Sesuatu yang baru terus dibutuhkan untuk menantang dan menguji diri sendiri dalam menghadapi perkembangan yang ada. Apakah kita mampu mengikuti perkembangan zaman atau malah terseret perkembangan zaman.

Menurut Everett M. Rogers, seorang ahli komunikasi, inovasi atau reka baru merupakan sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau pun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau pun diadopsi. Berbicara dalam lingkup organisasi BPS, sudah banyak inovasi yang dibuat. Tentunya, tujuannya sejalan dengan visi dan misi BPS yaitu meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik. Seperti arahan Kepala BPS ketika membuka Rapat Pimpinan Lengkap pertamanya seusai dilantik, Kecuk Suhariyanto melihat banyaknya inovasi yang telah dibuat oleh insan BPS. Sudah selayaknya inovasi tersebut dilihat kembali, jika memang bagus tidak ada salahnya untuk diadopsi bahkan ditiru oleh satuan kerja lain.

Hal itu pulalah yang diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur saat membuka Forum Replikasi Nasional Inovasi Pelayanan Publik di Bandung, (26/10). Seperti yang dikutip dalam web KemenPANRB, menciptakan inovasi baru dan replikasi inovasi menjadi tantangan terberat dalam pelayanan publik. Dewasa ini telah banyak inovasi baru berhasil diciptakan dan hampir semua inovasi yang ada berhubungan dengan kecepatan, perbaikan, dan juga dengan sistem teknologi informasi yang baik. Namun demikian, belum semua dari inovasi tersebut dapat diaplikasikan dengan baik di tempat lain. “Replikasi inovasi dapat membantu pemerintah daerah dalam menjawab permasalahan daerah secara efektif dan efisien, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Asman.

Inovasi-inovasi yang telah dibuat di BPS menjadi bukti bahwa perubahan terus berlangsung menuju ke arah perbaikan. Yang menjadi kunci dalam pengembangan inovasi itu adalah bagaimana proses inovasi itu sendiri muncul. Tidak mudah pastinya, karena ide belum tentu bisa dibeli, dan kadang turun dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sehingga ‘kemahalan’ ide inilah yang menjadi renungan bagi kita insan BPS untuk dapat menghargai sebuah ide. 

 

Keseragaman Website BPS

Website BPS berhasil menjadi Top 35 Inovasi Pelayanan Publik yang dipilih oleh KemenPAN RB tahun 2016. Penghargaan ini diberikan KemenPAN RB untuk menumbuhkan semangat instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Mengapa website BPS bisa menjadi salah satu 35 terbaik? Mengusung tema easy to manage, multi devices, dynamic table, dan multi view, website BPS ingin berevolusi untuk memanjakan para pengguna data.

Ide tersebut tercetus pada awal tahun 2014 dari Roby Darmawan, Kasubdit Layanan dan Promosi Statistik kala itu. Ide tersebut bermula dari permintaan BPS (pusat) kepada BPS daerah untuk membuat website-nya masing-masing, medio 2011. Saat itu, tampilan website antardaerah belum seragam. Tak ada standar yang dipakai dalam membuat website, ada yang menggunakan PHP, CMS (content management system), joomla, dan lain-lain.

Hingga akhirnya tahun 2012, BPS (pusat) menetapkan standar, di mana dalam website masing-masing daerah harus tersedia tabel dinamis yang bisa disimpan, minimal dalam bentuk Microsoft Excel. Website juga harus menampilkan Advanced Release Calendar yang masih dibuat sendiri oleh masing-masing daerah. Dengan standar tersebut ternyata tak setiap daerah bisa menyanggupinya. Beberapa BPS kabupaten mengeluh karena tidak punya waktu me-manage website dan kurangnya SDM. Sementara dari sisi pengguna data mengeluhkan perbedaan subject yang ada di website masing-masing daerah. Misalnya, subject data kemiskinan di website daerah A belum tentu ada di website daerah B sehingga pengguna tidak bisa membanding datanya. 

Ide pembaruan website BPS ‘dibawa’ ke pimpinan. Sebelum penyeragaman website, tim website BPS membuat tiga desain mockup (maket) website yang diajukan ke Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS). Hingga desain ketujuh baru disetujui tampilan layout website BPS. Dalam pembuatan mockup tersebut, Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik membantu mempermanis tampilan. Desain yang telah disetujui oleh pimpinan segera direalisasikan Direktorat Diseminasi Statistik.

Pengerjaan memakan waktu setahun karena website BPS versi baru ini di-launching pada 10 Februari 2015. Diawali dengan pembuatan modul-modul tabel dinamis. “Setelah modul-modul dikerjakan, barulah digabung dan dijadikan template website BPS yang sekarang,” kisah Syaefudin, Kasi Pengemasan Informasi Statistik kala itu yang juga menjadi penanggung jawab website BPS.  Penyeragaman website BPS seluruh Indonesia dinilai sebuah terobosan bagus oleh pengguna data. “Konsumen data rata-rata sudah bilang bagus berdasarkan survei yang dilakukan kepada konsumen data yang datang ke BPS,” ungkap Yohannes Wahyu Trio Pramono, Staf Pengemasan Informasi Statistik yang terlibat langsung dalam penanganan website BPS.

Layaknya sebuah aplikasi, website BPS memiliki versi yang terus di-update, saat ini sudah masuk versi 3.2. Akhir tahun ini, akan dilakukan uji coba untuk versi 4.0. Keluhan datang dari daerah yang harus bekerja dua kali dalam meng-upload publikasi, ke SIMpub (publikasi) dan ke website. Dengan versi terbaru, BPS daerah hanya perlu meng-upload satu kali melalui SIMpub dan otomatis akan tampil di website juga. Kemudahan lainnya, pencarian publikasi seluruh Indonesia pun akan terpusat, misalnya ketika mencari data kemiskinan maka akan keluar data kemiskinan dari seluruh Indonesia.

 

Inovasi untuk Pendataan Sensitif

Forum Komunikasi Publik (FKP) pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 merupakan inovasi luar biasa yang dilakukan BPS. Masih ingat di benak kita di awal tahun 2015, banyak pegawai BPS yang sedikit gelisah menjelang adanya instruksi presiden terkait pemutakhiran data masyarakat miskin. Trauma pasca Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 acap menghantui BPS. Bayangan kantor BPS Kabupaten Manokwari yang dengan sukses berhasil disegel oleh warga setempat akibat protes Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mencuat memperkuat resistensi beberapa pegawai untuk bersuara menolak instruksi. Namun apa daya, ibarat pion catur yang harus jalan ke depan satu-satu, BPS pun ikut maju secara perlahan seiring berjalannya waktu. BPS pun akhirnya berjalan dengan PBDT, sebagai pengganti PPLS.

Upaya untuk mempermudah dan mengamankan BPS pun dilakukan, beberapa pertemuan antara BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terus dilakukan untuk merampungkan program nasional ini. Salah satu yang terungkap dari permasalahan PPLS2011 adalah pihak pemilik wilayah, baik Pemda sampai tokoh masyarakat, merasa kurang dilibatkan dalam PPLS2011 lalu. Padahal seperti kita tahu, Ketua RT ikut dilibatkan pada pelaksanaan PPLS2011 sebagai salah satu informan dalam bentuk penunjuk jalan. Namun kala itu BPS tetap dinilai beberapa pihak tidak melibatkan pemilik wilayah.

Berangkat dari sana, timbul pemikiran untuk LEBIH melibatkan pemilik wilayah dan tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar di tempatnya. Sehingga munculah kala itu wacana mengumpulkan kesemuanya itu dalam satu wadah atau forum. Kesepakatan antara BPS dan TNP2K itulah yang menghasilkan formula bernama FKP. Terobosan ini merupakan kali pertama dilakukan oleh BPS dalam pendataannya selama ini. “Sebenarnya temuan tidak banyak, tapi setiap kegiatan itu kan kita maunya lebih bagus lagi, jangan sampai ada kesalahan lagi,” ujar Tri Suryaningsih, Kasi Statistik Kerawanan Sosial. Temuan yang dimaksud Tri adalah penyelewengan petugas dengan memasukan orang yang tidak memenuhi kriteria untuk didata karena beberapa hal, seperti kedekatan atau lainnya. “Kita ingin benar-benar fair, karena (FKP, red) banyak orang, kan timbul ga enak kalau masukin saudara atau famili,” ungkapnya lagi. Menurut Tri, selain Direktorat Ketahanan Sosial BPS, Tim TNP2K di bawah koordinasi Sudarno Sumarto, yang juga anggota Forum Masyarakat Statistik, memegang peranan penting dalam perumusan FKP ini.

Sesuatu yang baru tentu saja butuh penyesuaian, hal ini juga diakui Tri ketika pelaksanaan FKP berlangsung. Yang pertama sudah tentu terkait dengan anggaran. Dengan tambahan FKP sudah tentu akan berbeda dengan pendataan yang dilakukan BPS biasanya. “FKP kan kita mesti kasih snack, katakanlah ada di 200 ribu lokasi FKP kalau satu FKP saja Rp300.000, sudah berapa,” hitung Tri. Dari sana disiasati bahwa FKP di daerah pedesaan bisa dilakukan sampai tingkat kelurahan, dengan asumsi di pedesaan Ketua RW tahu para warganya. “Tapi yang kota-kota besar ga akan mungkin, RT pun ga akan kenal warganya. Kalau di kota satu RW saja bisa dibagi dua gelombang FKP,” ucap Tri.

Dari FKP, menurut Tri, dapat disimpulkan bahwa untuk pendataan yang sensitif seperti ini, keikutsertaan tokoh masyarakat seperti RT dan RW cukup membuat para masyarakat merasa terwakili, dan haknya pun teraspirasikan. Sedikit berbeda dengan hasil PPLS2011 yang sepenuhnya menjadi wewenang TNP2K, untuk PBDT 2015 hasilnya menjadi wewenang Kementerian Sosial (Kemensos) dengan koordinasi TNP2K. Selanjutnya, PBDT ini menjadi database Kemensos, sehingga ke depannya update data akan dilakukan Kemensos dengan Tenaga Kerja Sukarela Kecamatannya. FKP ini juga menjadi salah satu dari Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang diberikan KemenPANRB tahun 2016.

 

Inovasi Penjawab Kesulitan Geografis

Walau jauh di wilayah Timur, BPS Provinsi Papua Barat membuat terobosan yang mencengangkan. Aplikasi mobile statistik BPS Provinsi Papua Barat masuk ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik versi KemenPAN RB tahun 2016. Faktor geografis Papua Barat yang memiliki banyak remote area membuatnya sulit dijangkau jaringan internet. Kalau pun ada, terbilang lamban dan hanya daerah tertentu yang sudah terjamah. Hal inilah yang menghambat akses pengguna data terhadap website BPS di Papua Barat sehingga para pengguna data sulit menerima data yang up to date.

Untuk mendatangi langsung kantor BPS setempat, butuh waktu, biaya, dan pengorbanan jarak yang tak mudah. Ini bisa dilihat dari masih sedikitnya pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang hanya berjumlah 60-an orang pada tahun 2013. Pemanfaatan data BPS menjadi sangat kurang. Oleh karena itu, layanan website menjadi tumpuan bagi pengguna data untuk mendapatkan informasi statistik terkini di Papua Barat. Berkaca dari permasalahan di atas, Bidang IPDS BPS Provinsi Papua Barat yang digawangi Bona Ventura Hadi coba menggagas sebuah inovasi untuk menjawab permasalahan tersebuti dengan biaya yang murah dan bisa diakses di mana saja.

Dukungan dari jajaran pimpinan BPS Provinsi Papua Barat yang dikomandoi Simon Sapary membuat aplikasi ini serius untuk digarap. Aplikasi berbasis android ini memungkinkan pengguna data memperoleh data dan informasi statistik secara cepat, mudah, murah bahkan di pedalaman sekalipun tanpa harus terhubung koneksi internet (offline). Pengguna data cukup meng-install aplikasi di smartphone android miliknya, mengunduh datanya, dan aplikasi siap digunakan dimanapun dan kapanpun.

Pengguna hanya perlu mengunduh datanya sekali, tidak semua konten publikasi, tetapi data ringkas saja mengingat lambannya koneksi internet yang ada. Aplikasi ini memanfaatkan database yang ada di website BPS Provinsi Papua Barat sehingga memudahkan untuk melakukan sinkronisasi dan pemeliharaan data. Aplikasi ini dibangun menggunakan Integrated Development Environment (IDE) yang mendukung platform android. Aplikasi ini dibangun bersama tanpa biaya apapun.

Dengan aplikasi ini, pengguna data sudah merasakan manfaatnya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna data yang telah memasang aplikasi ini. Saat ini, sudah tercatat 100 pengunduh aplikasi tersebut di Playstore. Para pemangku kepentingan di Papua Barat menjadi termudahkan oleh aplikasi ini. Apalagi ukuran aplikasi dan database yang diunduh hanya sebesar 1 MB, dibanding mengunduh file publikasi yang ukurannya bisa di atas 6 MB.

 

Aplikasi Data Harga Sumut

Terusik dengan rutinitas menjadi kunci Robby Hasan Pangaribuan yang sekarang menjabat sebagai Kasi BPS Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) mencetuskan ide membuat Aplikasi Data Harga Sumut. Ide ini dilahirkan ketika ia masih menjadi Staf IPDS BPS Provinsi Sumut. Aplikasi ini berbuah penghargaan sebagai Pelayanan Statistik Terpadu Terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 yang diadakan Sekretariat RB BPS.

Ide ini dimulai dari kegundahan Robby yang sehari-hari berjibaku dengan survei harga yang dilakukan rutin mingguan ataupun bulanan. Data yang dikumpulkan diolah menjadi data inflasi atau dimuat dalam publikasi lainnya di akhir tahun. Ketika melihat PST BPS Provinsi Sumut, rasanya sayang jika data yang dikumpulkan rutin itu tidak cepat disampaikan dan cepat diketahui khalayak. Data yang up to date pasti dicari oleh pengguna data.

Robby memanfaatkan waktu luangnya untuk mengembangkan ide tersebut di 2014. Prosesnya selama empat bulan. Aplikasi ini sempat disosialisasikan saat Press Release Inflasi tahun 2014 di depan wartawan, juga stakeholder BPS. Aplikasi ini sempat dikembangkan versinya di 2015 selama kurang lebih tiga bulan. Aplikasi yang juga berbasis android ini bisa di-install di Playstore. Nilai harga yang ditampilkan dalam aplikasi ini adalah rata-rata untuk satu bulan. Dalam perjalanannya, sistem ini memang butuh pengembangan lebih lanjut serta SDM yang mumpuni mengelola sistem yang sudah ada.

 

Munculnya Inovasi-inovasi Baru

Tak hanya inovasi-inovasi yang berhasil meraih penghargaan dari eksternal maupun internal BPS, kini semakin banyak inovasi-inovasi baru yang muncul dari insan BPS. Imbauan satu data dari Presiden RI menjadi pemicu munculnya inspirasi bagi insan statistik di BPS.

Sebut saja Sulut Snap, aplikasi mobile yang berisi data indikator makro wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Berawal dari tugas Area Perubahan Diklatpim II, Kepala BPS Provinsi Sulut, Mochamad Edy Mahmud merancang sebuah ide untuk membuat aplikasi tersebut. Prinsipnya adalah data satu pintu dan menjadi rujukan bersama semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. Data bukan hanya berasal dari BPS, tapi kumpulan data dan informasi yang masih berserakan di masing-masing satuan kerja.

Aplikasi mobile ini berbasis android hybrid yang dapat juga digunakan di Operation System Apple. Saat ini, prototype desain aplikasi sudah dapat diunduh di Playstore. Terkait dengan banyaknya varian data yang dihimpun, pihaknya masih terus berkonsultasi dengan pemerintah daerah. “Kalaupun nanti misalnya ada data yang berbeda, dari penghitungan kami maupun SKPD lain, tetap akan ditampilkan dengan penyebutan metodologinya. Nanti terlihat mengapa hasilnya berbeda, sehingga tidak perlu diperdebatkan,” kata Edy.

Dengan aplikasi ini dapat mempermudah perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan bagi para pengambil kebijakan. Kedepannya, menurut Edy, tidak hanya deretan tabel data angka, tetapi juga menghadirkan grafik batang, indikator grafik garis, serta infografis yang akan ditampilkan.

Satu Data juga digaungkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dengan BPS Provinsi Kepulauan Babel meluncurkan website Babel Satu Data (http://babel.bps.go.id/babelsatudata), (20/10). Website ini sebagai upaya untuk pengharmonisasian dan pengintegrasian data bagi perencanaan pembangunan daerah. Peluncuran dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Yan Megawandi mewakili Gubernur dan dihadiri pula oleh Deputi Bidang Statistik Sosial, M. Sairi Hasbullah.

Berkenaan dengan data sektoral yang merupakan output dari badan, dinas, instansi maupun SKPD, Gubernur berpesan agar dapat disediakan secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Untuk itu perlu adanya stressing atau penekanan karena ketersediaan data yang ada di SKPD masih harus ditingkatkan kualitasnya,” tambah Yan Megawandi.  Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel, Darwis Sitorus mengatakan website Babel Satu Data menjadi suatu strategi untuk mengatasi kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk ketidakseragaman indikator dalam format data, tahapan pengelolaan data, serta penyajian yang menyulitkan integrasi data.

Miniatur Satu Data juga seolah dijawab oleh Census-based District Information System (CBDIS) yang sedang dilakukan di BPS Kabupaten Kulon Progo dan BPS Kabupaten Kolaka. Ide ini berawal dari United Nations Population Fund (UNFPA) yang akan mendukung pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan daerah, khususnya di bidang kependudukan, kesehatan reproduksi, dan gender.

Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, UNFPA merasa kesulitan mendapatkan data tentang tiga subjek tersebut. CBDIS dapat memfasilitasi keinginan pengguna data yang berada di wilayah kecil. “Teman-teman dari SKPD yang mengelola itu, kita tunjukkan bagaimana memasukkan datanya dengan forum data,” ujar Deputi Bidang MIS, Moh. Ari Nugraha.  Jika data yang telah disepakati dalam forum data itu valid, BPS akan memasukkan data tersebut. “Untuk sementara di Kulon Progo belum ada fasilitas untuk menampung satu data tadi sehingga memakai website kulonprogokab.bps.go.id. Tapi bukan berarti seluruh satker BPS di Indonesia memakai server BPS untuk menampung semua datanya. Jadi bertahap,” tambah Ari. Setelah Kulon Progo, Kabupaten Kolaka menjadi tempat berikutnya yang menerapkan CBDIS.

------

Tak banyak orang yang bisa dengan mudahnya menciptakan ide-ide baru. Namun, tak bisa juga kita men-judge diri kita bukanlah orang yang kreatif yang tidak bisa menelurkan ide baru. Butuh waktu dan kemauan untuk mau memikirkan hal tersebut. Terkadang ide bisa didapatkan dari hal-hal yang tidak disengaja. Dari hal kecil itu pulalah ide didapat sebagai solusi mengatasi permasalahan. Tak ingin seperti Nokia dan Blackberry? Mari kita berinovasi

 

Sumber : Varia Statistik November 2016