Membumikan RB di Daerah

Admin RB BPS Pusat | 15th March, 2015

BPS di daerah tak luput dalam penilaian RB BPS, karena ketika berbicara RB di BPS berarti seluruh kesatuan BPS bersatu padu untuk menunjukkan dan membuktikan kesiapan BPS untuk dinilai. Tim VS secara khusus menggali informasi tentang kesiapan RB BPS di daerah. Siang itu, sehabis vicon press release perkembangan ekspor impor, Tim VS diterima oleh Nyoto Widodo, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta di kantor yang bermarkas di daerah Salemba Jakarta Pusat. Nyoto menyatakan jajarannya siap menerima kedatangan Tim Evaluator KemenPAN RB jika BPS Provinsi DKI Jakarta dijadikan sampel penilaian. Segala kemungkinan pasti ada, apalagi faktor kedekatan jarak BPS Provinsi DKI Jakarta dengan BPS (pusat). Seluruh dokumentasi tentang kegiatan yang mendukung RB sudah disiapkan jajarannya di ruang Bagian Tata Usaha. Karena masih banyak ruangan di kantor BPS Provinsi DKI, maka akan segera disiapkan ruang khusus untuk menyimpan dokumen RB. "Kita sebenarnya sudah lama melaksanakan RB, sudah sejak dulu ketika masih bergabung di gedung Pemda kita bekerja optimal hingga sore, bahkan ada rekan Pemda DKI Jakarta yang berseloroh bahwa BPS memang gudangnya pekerjaan," tandas Nyoto. Diutamakan budaya disiplin dan bekerja optimal di jam kerja, tidak perlu lembur, kecuali ada tambahan pekerjaan yang bersifat ad-hoc.

 

Perubahan RB, menurut Nyoto intinya adalah diawali dengan mengubah mindset pegawai, dari ‘kepala'-nya dulu. Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa tingkat kedisiplinan pegawai hampir 100 persen. Setiap hari Senin diselenggarakan apel pagi yang menginformasikan pada pegawai perihal kegiatan yang akan dilaksanakan selama sepekan ke depan. Tak segan, Nyoto menjatuhkan hukuman disiplin, ketika ada pegawai BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertangkap basah satpol PP keluyuran di jam kerja, yaitu pemotongan TK Rp500.000,- selama tiga bulan. Kenyamanan ruang kerja juga sangat menjadi perhatiannya. "Menjelang zuhur, ada azan zuhur. Menjelang pulang, akan ada pesan khusus kepada pegawai melalui pengeras suara agar tidak lupa mematikan seluruh alat elektronik seperti komputer dan AC sebelum pulang. Membangun gedung yang nyaman lebih mudah dibanding mempertahankan kebersihan dan perawatan," ungkap Nyoto.

 

Dalam hal pelayanan publik, BPS Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa inovasi. Selama setahun belakangan, setidaknya dilakukan tiga kali Dialog Data Djakarta (3D), yang dihadiri oleh beberapa stakeholder. Hasil pertemuan 3D dan rilis data BPS selalu disampaikan kepada gubernur dan stakeholders. Sebanyak 267 kelurahan di Jakarta selalu menjadi langganan e-mail BRS dan indikator lainnya. Beberapa indikator hasil survei juga dijadikan acuan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebut saja Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS), Indeks Pembangunan Sosial dan Pendataan RW Kumuh. Khusus untuk IPKS, datanya dipakai sebagai "evaluasi kinerja" aparat Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2013 yang lalu. Data juga dikemas dalam leaflet bertajuk INFOSTAT (Informasi Stafistik) yang dicetak secara bulanan. Nyoto membeberkan, dirinya tidak menutup adanya koreksi atau kritikan dari pihak manapun. Dewan Riset Daerah DKI Jakarta mengoreksi perihal metodologi. Menurut Nyoto, hal tersebut dijadikan sebagai sarana penghubung/silaturahim BPS Provinsi DKI Jakarta dengan jajaran Pemda DKI. Boleh saja di media massa dikatakan jika Gubernur DKI selalu mengkritik dan mempermasalahkan data BPS, namun kenyataan yang diakui Nyoto, hubungan BPS dan Gubernur DKI semakin mesra dan sangat baik. "Media saja terlalu melebih-lebihkan," ujar Nyoto.

 

Sejurus dengan Nyoto Widodo, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, M. Sairi Hasbullah mengungkapkan sukses tidaknya RB sangat tergantung pada unsur kepemimpinan. Sairi mengatakan bahwa kepemimpinan pada dasarnya terdiri dari dua model, kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. "Kalau mau RB ya harus kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang tidak hanya terbatas mengintruksikan dan menyelesaikan pekerjaan. Namun, kepemimpinan yang mampu memacu untuk membangun inovasi-inovasi," ujarnya dalam kesempatan bincang santai di Ruang Redaksi VS. Sebuah tantangan besar bagi BPS untuk menuju budaya kerja transformasional. Selama ini, honor menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan pekerjaan. "Gerakan RB tidak sebatas kinerja BPS baik, imbalannya penyesuaian TK. Cara pandang pegawai harus lebih holistik. Tak hanya berbicara soal honor tetapi bagaimana menimbulkan rasa kebanggaan dan cinta pada data. Jika menguasai data, kita dapat menjelaskan datanya, juga jadi tempat bertanya, maka dengan sendirinya akan timbul kebanggaan. Jika sudah cinta dan paham dengan data, kita akan dihargai orang. Dari sinilah kita akan berupaya menghasilkan data yang benar, mulai dari proses pendataan di lapangan, pengolahan, hingga analisis dan diseminasi data," harap Sairi. la mengaku tak mudah mengajak orang berpola pikir transformasional, harus ada ajakan terus menerus dan secara bersamaan (masif) dari level BPS (pusat) hingga BPS kabupaten/ kota. Sairi berusaha membangun rasa kebanggaan tersebut dengan membuat "Jatim Menulis" setiap tahun. Hasilnya, saat ini sudah beberapa KSK yang menulis di koran. Sairi menyadari menggaungkan data bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, Sairi tak segan-segan mengirimkan pesan melalui BBM kepada seluruh kepala BPS kabupaten/kota perihal cara memaknai data dan cara menjelaskan suatu data. Diakui Kepala BPS Kabupaten Malang, Agus Budi Santoso, pesan tersebut cukup membuat dirinya percaya diri dalam menjelaskan data kepada Pemda atau siapapun yang bertanya perihal data BPS.

 

Vicon bulanan rilis data BPS juga diubah Sairi menjadi tak hanya milik BPS provinsi, tetapi hingga level BPS kabupaten/kota. "Kita streaming memakai Pinnacle (software), sehingga KSK pun dapat melihat langsung vicon data BPS," terang Sairi. Setiap ruangan di BPS provinsi juga dibangun TV plasma sebagai sarana mengontrol perkembangan pekerjaan dan menyiarkan seluruh informasi aktual yang wajib diketahui pegawai. Sairi juga mempunyai pemikiran bahwa inovasi tak melulu terkait Teknologi Informasi (TI), namun juga membangun work environment, suatu lingkungan pekerjaan yang kondusif untuk perubahan yang lebih baik. "Bagaimana mau menikmati pekerjaan, jika toilet `bau', itu juga termasuk work environment,"kata Sairi. la pun melakukan kontrol terhadap kebersihan toilet-toilet kantor dengan menggunakan toilet secara acak, tak hanya di ruangan kerjanya. Dampaknya langsung terlihat, semua toilet terjaga kebersihannya. Ruang koperasi juga direlokasi. Yang semula letaknya di pojok tak mengundang perhatian, kini dipindah ke bagian depan dan diubah tampilannya, seperti tempat nongkrong. Selain nyaman untuk bertransaksi, juga menjadi ruang bagi para pegawai untuk berdiskusi pekerjaan.

 

Ditemui ketika kunjungan kerja ke BPS, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dyan Pramono Effendi menyadari tidak semua pegawai mudah diajak mengikuti era perubahan. lbarat pepatah Jawa, "Arang wulune kucing," artinya tak henti-hentinya Dyan mengajak pegawai untuk memahami RB. Walaupun tidak seramai di BPS pusat, bukan berarti BPS di daerah tidak ikut menggembor-gemborkan gerakan RB di kalangan pegawainya. "Dengan sosialisasi yang dilakukan di Kalsel, saya optimis 80 persen pegawai BPS di Kalsel dapat memahami dengan benar apa itu RB di BPS dan sudah menunjukkan perilaku RB dalam pelaksanaan kerjanya sehari-hari," ujar pria mungil berkacamata ini. Tim RB di daerah yang diketuai oleh Kabag TU juga ikut berperan dalam mensosialisasikan RB khususnya di Kalsel.

 

Di ujung timur, Kepala BPS Kabupaten Paniai, Papua, Glenn Demas menggelorakan RB dengan mendukung pegawai mengikuti berbagai pelatihan, seperti pelatihan memaknai data juga melakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk memperkenalkan statistik. Materi pengolahan data juga diberikan hingga KSK, dengan harapan, setelah pendataan, KSK dapat 'meraba-raba' apakah data yang dikumpulkan sudah benar. Tak segan Glenn berkomunikasi dengan turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan responden. "Kita ibarat polisi yang sedang menginterogasi untuk mendapatkan data yang tepat", ungkap Glenn. Saling berkomunikasi, memberi informasi, bertanya perihal kekurangan, diyakini dapat mempererat persaudaraan dan kekeluargaan di antara pegawai, sehingga segala ilmu dapat diinfokan dan dapat menunjang pekerjaan.

 

Sudah banyak inovasi di seluruh area perubahan RB, senang dan bangga melihat kepuasan nampak pada wajah-wajah tim penilai RB BPS, harapannya kenaikan TK dapat terwujud. Kapankah kita dapat mengetahui hasilnya? Anda perlu sabar karena butuh waktu sekitar empat bulan untuk melihat hasilnya. Selama kurun waktu tersebut, berharap boleh, namun jangan terlena karena sebuah tanggung jawab besar menanti kita di pelupuk mata. Tanggung jawab untuk selalu berkinerja baik bahkan meningkatkan kinerja kita agar kerja keras itu pantas dihargai, salah satunya dalam bentuk penyesuaian Tunjangan Kinerja.

-Nurdj-