“Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu lalu laporan keuangan BPS tahun 2017 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Hasil ini menjadi modal kita untuk mengajukan usulan agar TK kita yang masih 70 % bisa dinaikkan menjadi 80 %. Upaya ini sudah berjalan cukup lama dan prosesnya mendekati akhir” ujar Sekretaris Utama BPS, Adi Lumaksono ketika membuka acara Bimtek Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) tahun 2018, Senin malam (8/10) di Hotel Alana, Sleman, Yogjakarta.
Acara pembukaan dihadiri juga oleh kepala BPS Provinsi D.I Yogjakarta, J.B Priyono dan 116 peserta yang merupakan operator SAIBA dan SIMAK-BMN dari BPS, BPS Provinsi, Pusdiklat, dan Polstat STIS. Sedangkan narasumber, khusus didatangkan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan RI.
Lebih jauh Adi berharap bahwa misi mempertahankan Opini WTP tidak hanya sebatas ucapan saja, tapi menjadi suatu strategi kita bersama. Atas dasar itulah maka kegiatan ini kita selenggarakan, sebagai salah satu ikhtiar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan BPS.
Dalam laporannya, Kepala Biro Keuangan BPS Herum Fajarwati menjelaskan bahwa maksud diadakannya kegiatan ini diantaranya adalah untuk mendapatkan keseragaman pemahaman mengenai konsep dan implementasi penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan BMN BPS di tingkat satker, wilayah, dan instansi; melakukan kesesuaian antara data aset pada laporan neraca (SAIBA) dan laporan posisi BMN di neraca (SIMAK BMN); mengevaluasi pelaporan keuangan periode semester I tahun 2018; serta sebagai upaya mempertahankan Opini WTP dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih akuntabel.
Dalam kesempatan itu Adi juga tak lupa mengajak seluruh peserta untuk mendoakan dan berempati kepada kawan dan saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah yang tengah tertimpa musibah bencana gempa dan tsunami yang mengakibatkan banyak kerugian harta dan juga jiwa. (Humas BPS/Wid)